FEODALISME

Feodalisme adalah sebuah sistem pemerintahan di mana seorang pemimpin, yang biasanya seorang bangsawan memiliki anak buah banyak yang juga masih dari kalangan bangsawan juga tetapi lebih rendah dan biasa disebut vazal. Para vazal ini wajib membayar upeti kepada tuan mereka. Sedangkan para vazal pada gilirannya ini juga mempunyai anak buah dan abdi-abdi mereka sendiri yang memberi mereka upeti. Dengan begitu muncul struktur hirarkis berbentuk piramida.

Dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti 'kolot', 'selalu ingin dihormati', atau 'bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan'. Arti ini sudah banyak melenceng dari pengertian politiknya.

Istilah feodalisme mengacu pada kalangan aristokrat atau keluarga raja di Inggris abad keemasan saat negara ini menjadi imperialis dan adi daya dunia. Istilah ini dalam level yg lebih lokal mengarah pada kalangan ningrat atau priyayi di Indonesia; khususnya kalangan suku Jawa yg oleh Cliffort Geertz (dalam bukunya Priyayi, Santri dan Abangan) dibagi ke dalam tiga kasta seperti yg tertulis dalam judul bukunya.

Orang yang berasal dari kalangan aristokrat atau ningrat ini disebut kalangan feodal dg ciri khas sifat dan sikapnya yg feodalistik. Apa itu feodalisme, feodal, dan feodalistik?

Feodalisme dulu ditunjukkan dg sikap jumawa bagai raja, permaisuri, putri dan pangeran. Sikap angker kalangan ningrat. Sikap anggun dan kecongkakan terutama pada kalangan rakyat jelata yg dianggap kastanya berada satu level di bawahnya, baik dari segi warna darah (darah mereka biru berkilau, sedang darah rakyat berwarna merah kecoklatan), maupun dari segi status sosial (harta dan lingkungan pergaulan).

Dulu, sikap semacam ini dapat dimaklumi. Karena sistem sosial memang membagi umat manusia dalam dua kelas: kelas raja atau pamong praja (government) dan kelas rakyat jelata (the governed). Pengkotakan ini berlaku selamanya. Artinya, kalangan pamong praja akan seterusnya secara turun temurun menjadi pemerintah; sementara kalangan rakyat akan selamanya menjadi abdi, punakawan yg diharuskan untuk selalu tunduk dan sembah sungkem pada kalangan pamong praja. Negara, dalam sistem ini, adalah milik kalangan ningrat yg berdarah biru; dan adalah kewajiban rakyat berdarah merah coklat tua itu untuk tunduk dan selalu bertekuk lutut di depan kaki para ningrat.

*** 

Itu dulu. Sekarang, sistem sosial telah berubah. Spirit demokrasi yg dihembuskan oleh revolusi Perancis dan konstitusi Amerika dg jargon fraternity (persaudaraan), equality dan freedom telah merubah semuanya. Bangsa-bangsa seluruh dunia pun menyambut spirit nilai luhur ini dg gegap gempita. Terutama mereka yg berasal dari kalangan darah merah tua. Sementara dari kalangan darah biru berkilau terpaksa menerima walau dg hati yg amat terpaksa. 

Hal terpenting dari spirit ini adalah: bahwa manusia dilahirkan sama dan tanpa kasta. Siapapun berhak dan mendapat kesempatan untuk berkompetisi. Pemerintah selalu diperlukan adanya. Akan tetapi, ia tak lebih dari seorang manajer tanpa status sosial yg lebih tinggi dari rakyat. Karena kekuasaan pada hakikinya di tangan rakyat. Dg demikian, rakyat berhak dan sangat berhak untuk mengingatkan penguasa apabila rakyat merasa sikap dan kebijakan penguasa tidak sesuai dg amanah rakyat atau rakyat menganggap adanya penyelewengan penguasa dalam menjalankan roda manajemen negara.

Spirit dari pola pikir demokrasi ini pada gilirannya menuntut penguasa, suka atau tidak suka, untuk menerima dg lapang dada segala kritik dari rakyat. Jadi tidak hanya mengharap pujian dan sesembahan dari rakyat. Di samping itu, kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah sementara. Mereka yg berkuasa saat ini akan menjadi rakyat biasa tidak lama lagi dan yg sekarang jadi rakyat akan menjadi penguasa pada dekade ke depan.

Apabila kalangan penguasa saat ini tipis kupingnya dg kritikan rakyatnya; mudah marah mendengar senandung yg tak sesuai dg lagu pengantar tidur yg biasa didengarnya waktu kecil; berkobar hatinya setiap melihat sikap oposan; lalu, apa bedanya penguasa Indonesia dg sistem demokratik saat ini dg para penguasa feodal jaman doeloe? Apa bedanya sikap mereka ini dg sikap para punggawa jaman Ken Arok dan Tunggul Ametung? Jaman ketika sistem dan pola pikir feodalistik sedang dalam puncak keemasannya.

Era demokrasi adalah era di mana warna darah sang penguasa dan rakyat tidak berbeda.Sama biru berkilaunya atau sama merah tuanya. Tidak ada alasan bagi penguasa untuk selalu minta disembah dan, pada waktu yg sama, sungguh tak patut bagi rakyat di negara demokratis untuk menyembah-nyembah. Apresiasi hendaknya berdasarkan pada “kemanusiaannya”, bukan karena jabatannya.

Saya kira, sudah saatnya siapapun yg sedang menjabat saat ini memberi contoh yg baik bagaimana menjadi pejabat dg spirit demokrasi: berlapang dada ketika dikritik apabila terdapat kebenaran dalam kritikan itu dan mengingatkan rakyat apabila ada sikap rakyat yg tampak tidak mencerminkan spririt demokrasi seperti sikap menjilat dan berbungkuk-bungkuk di depan penguasa. Apabila ini terjadi, penguasa tersebut akan diingat orang dalam sejarah demokrasi di Indonesia sebagai salah satu pelopor spirit demokrasi; bukan sebagai penerus status quo feodalisme keningratan yang dalam konteks dunia saat ini sudah sangat ndeso.